Reshuffle Kabinet – Perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa terjadi cepat atau lambat. Hal itu disimpulkan dari jawaban Jokowi saat menjawab pertanyaan mengenai reshuffle.
“Bisa bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, terus,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/1/2016).Presiden Jokowi berulang kali menegaskan bahwa hanya dirinya yang berwenang menilai dan merombak kabinet. Jokowi menolak ditekan oleh pihak lain terkait urusan ini.
Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa Istana tidak akan terpengaruh dengan beredarnya rumor mengenai reshuffle.
Semua menteri diminta fokus bekerja dan tidak terpengaruh rumor reshuffle. Informasi mengenai reshuffle Kabinet Kerja yang kedua berhembus pada pertengahan Desember lalu. Saat itu, Ketua Partai Amanat Nasional Azis Subekti memberikan pernyataan bahwa partainya diberikan jatah dua kursi menteri oleh Istana. PAN sebelumnya sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah.
Pernyataan ini kemudian diralatnya dan dibantah sejumlah petinggi PAN. Bahkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, partainya tidak pernah mencampuri urusan perombakan kabinet.
Desakan juga muncul dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Dia meminta Jokowi merombak kabinet karena pemerintah saat ini membutuhkan sosok menteri yang bisa bekerja efektif dan loyal kepada presiden.
Santer pula kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pemenang Pemilu 2014 dan pengusung utama Jokowi-Jusuf Kalla, kembali mendesak Presiden Jokowi agar mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Kabar ini memunculkan spekulasi bahwa Rini hanya akan bergeser ke kementerian lain karena Jokowi tak ada masalah dengan kinerja Rini.
Di tengah isu perombakan kabinet ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kementerian. Laporan yang memuat penilaian sejumlah menteri Kabinet Kerja itu dianggap sarat kepentingan politik karena dimunculkan di tengah wacana perombakan kabinet.
Yuddy, juga politikus Partai Hati Nurani Rakyat, menilai kinerja kementerian yang sebagian dipimpin kader-kader partai lainnya. Evaluasi Yuddy pun dipersoalkan oleh sejumlah menteri dalam rapat kabinet pada 27 Desember silam. Sejumlah menteri mengaku tak ada koordinasi selama evaluasi dan tak mengetahui apa kriteria penilaiannya.
Post a Comment